Tax Clinic16 Juli 2026
Panduan Lengkap Sengketa Pajak: Dari Keberatan hingga Peninjauan Kembali di Pengadilan Pajak
Alur sengketa pajak di Indonesia berjenjang: Keberatan ke DJP (3 bulan sejak SKP, wajib lunasi jumlah yang disetujui, diputus maks 12 bulan) → Banding ke Pengadilan Pajak (3 bulan sejak SK Keberatan, wajib bayar 50% pajak terutang, TTSB terbit 14 hari) → Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (upaya hukum luar biasa, hanya 1 kali, diputus 6 bulan/1 bulan tergantung jenis acara). Untuk sengketa penagihan (bukan SKP), langsung Gugatan ke Pengadilan Pajak (14-30 hari). Semua proses kini bisa lewat sistem elektronik e-Tax Court, dan kuasa hukum wajib mengantongi Izin Kuasa Hukum (IKH) yang diajukan online, berlaku 2 tahun.
Baca Selengkapnya →Legal Update16 Juli 2026
PT Tidak Aktif Tetap Wajib Lapor RUPS Tahunan ke SABH (Permenkum 49/2025)
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 mewajibkan setiap PT — termasuk yang sedang tidak aktif, tidak beroperasi, atau vakum — tetap menyelenggarakan RUPS Tahunan, menuangkannya dalam akta notaris, dan melaporkan hasilnya ke Kementerian Hukum melalui SABH paling lambat 30 hari sejak akta ditandatangani. Kewajiban lapor tahunan via SABH berlaku sejak 1 Juni 2026. Keterlambatan berisiko sanksi teguran tertulis hingga pemblokiran akses SABH yang melumpuhkan seluruh aktivitas hukum korporasi (tidak bisa ubah direksi/komisaris, tidak bisa ubah akta).
Baca Selengkapnya →Tax Update16 Juli 2026
PMK Nomor 44 Tahun 2026: Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak
Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur ulang syarat dan tata cara penunjukan Kuasa Wajib Pajak, menggantikan PMK 229/PMK.03/2014. Berlaku sejak 6 Juli 2026, kini Wajib Pajak bisa menunjuk kuasa dari kalangan Konsultan Pajak, anggota keluarga (suami/istri/keluarga sedarah-semenda derajat kedua), atau pihak lain pemegang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang kompeten. Mantan pegawai Kemenkeu wajib melalui masa jeda (cooling-off) 5 tahun sebelum bisa menjadi kuasa, demi menjaga independensi dan integritas layanan.
Baca Selengkapnya →Tax Clinic14 Juli 2026
Aturan Terbaru Faktur Pajak Pengganti: Apa yang Perlu Anda Tahu
Perubahan ketentuan faktur pajak pengganti membawa dampak signifikan bagi pelaku usaha. Simak ringkasan poin pentingnya.
Baca Selengkapnya →Tax Update9 Juli 2026
Insentif Pajak untuk Sektor UMKM di Tahun 2026
Pemerintah memperluas insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Berikut syarat dan cara memanfaatkannya.
Baca Selengkapnya →Business Insight2 Juli 2026
Strategi Compliance Pajak untuk Perusahaan yang Sedang Berkembang
Pertumbuhan bisnis yang cepat butuh fondasi kepatuhan pajak yang kuat sejak awal. Ini langkah-langkah praktisnya.
Baca Selengkapnya →Tax Clinic24 Juni 2026
Memahami Kewajiban PPN atas Transaksi Digital
Transaksi digital semakin marak, namun banyak pelaku usaha belum memahami kewajiban PPN yang menyertainya.
Baca Selengkapnya →Business Insight15 Juni 2026
Persiapan Perusahaan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan pajak bukan hal yang perlu ditakuti bila perusahaan sudah mempersiapkan dokumen dan prosedur yang tepat.
Baca Selengkapnya →Tax Update3 Juni 2026
Perubahan Tarif dan Lapisan PPh Orang Pribadi
Simak perubahan terbaru terkait tarif dan lapisan penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi.
Baca Selengkapnya →